Anies Siap Bersekutu dengan Ganjar Lawan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 dengan Hak Angket

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan siap bersekutu perihal dukungan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI. 

Belum lama ini capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo berkeinginan untuk melakukan hak angket perihal dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024. 

Anies meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKB dan PKS siap mendukung hak angket demi membongkar dugaan kecurangan.

“Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar,” kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

“Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama,” lanjut Anies.

Anies pun memastikan pihaknya akan berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud perihal hak angket kecurangan pemilu.

Apabila hak angket tersebut digulirkan, Tim Hukum AMIN akan menyiapkan bukti-bukti dugaan kecurangan Pilpres 2024.

“Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar maka proses DPR bisa berjalan saya yakin partai koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu,” ujar Anies.

Baca juga: Desak Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Minta Bantuan Partai Pendukung Anies di DPR

Sementara itu, cawapres 01 yang juga Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku partainya, PKB juga menyambut baik usulan Ganjar.

“Siap,” ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Ganjar mendorong partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR RI. 

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar terkait hak angket.

Baca Juga  Cerita Rossa Kenal Dekat Personel Super Junior, Ajak Konser hingga Makan Bareng Saat Bertemu

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.  

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Anies Baswedan Berharap Besar Pada PDIP Soal Hak Angket DPR Terkait Kecurangan Pemilu 2024



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *