Apresiasi Menteri Perdagangan, APLE Berikan Solusi Terkait Permendag 31 Tahun 2023

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) mengapresiasi pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang akan adanya Positive List yang berlaku sesuai dengan Pasal 19 Permendag 31 Tahun 2023. 

Ketua APLE Sonny Harsono mengatakan hal ini sebagai indikator bahwa pemerintah menyadari tidak mungkin importasi dibawah USD100 diberlakukan tanpa adanya perkecualian.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pelarangan impor e-commerce dibawah USD100 lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

“Kami beranggapan bahwa Permendag 31 Tahun 2023 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 tentang PMSE yang melakukan kegiatan importasi yang bersifat Lintas Negara wajib menerapkan harga barang minimum sebesar FOB USD100, adalah aturan yang merugikan dan diskriminatif serta melanggar norma perdagangan internasional,” katanya, lewat keterangan, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: Ada Agenda Besar, Pertemuan Puan Maharani dan Kaesang Pangarep Dianggap Tidak Biasa

Menurutnya, upaya melindungi UMKM bukanlah dengan melarang nominal harga barang yang dapat dijadikan bahan dasar dari produksi UMKM dan memiliki nilai tambah.

Melainkan seharusnya pemerintah melihat proses importasinya, di mana importasi ilegal adalah penyebab utama Predatory Pricing.

Bukan nominal USD100 kebawah yang membunuh UMKM, melainkan seluruh besaran nominal barang impor yang tidak melalui proses importasi resmi akan menyebabkan Predatory Pricing dan merugikan UMKM.

“APLE mendukung segala upaya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing (Kompetitif Advantage) UMKM nasional, di mana tidak mungkin peningkatan daya saing UMKM dapat dicapai tanpa peningkatan kegiatan Lintas Negara (crossborder),” terangnya.

Baca juga: Kisah Irwan Mussry Membangun INTime, Berawal dari Keresahan Maraknya Barang Imitasi di Indonesia

APLE telah menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa patroli atau satgas barang impor ilegal yang dijual di platform lokal sangat mendesak untuk segara dilakukan.

“Kami menyarankan agar pemerintah bersama dengan stakeholders logistik e-commerce segera membuat blueprint bersama dalam upaya menghilangkan Predatory Pricing barang impor,” tukasnya.

Baca Juga  Cetak Rekor di Awal Tahun, Sulsel Kembali Pertahankan Inflasi Dibawah Nasional

Langkah pertama yang harus dilakukan, adalah menciptakan solusi agar seluruh perdagangan barang impor dapat dilakukan secara legal sehingga dapat menghilangkan Predatory Pricing.

APLE menyarankan agar pemerintah membentuk logistik hub di daerah bebas bea, seperti di Batam agar barang ilegal yang hampir seluruhnya transit melalui daerah bebas bea negara tetangga dapat menjadi tidak relevan/punah.

Langkah kedua adalah melakukan operasi penegakan hukum kepabeanan di seluruh platform e-commerce lokal maupun internasional yang beroperasi di Indonesia.

Dengan dilakukannya dua langkah di atas, maka dapat dipastikan pemerintah memiliki kontrol sepenuhnya terhadap arus barang dan selanjutnya hanya perlu dilakukan monitoring bersama.

Di mana pada proses ini pemerintah dapat membuat aturan-aturan berdasarkan kondisi real di lapangan, di mana harga, jenis, dan kebutuhan barang dapat diregulasi.

“Kami siap berkontribusi aktif dalam rumusan solusi dan berperan aktif di proses penegakan hukum,” tukasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *