Lurah Persilakan Ketua RW 12 Semanan Gugat ke PTUN Jika Tak Terima Dinonaktifkan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, KALIDERES — Lurah Semanan Bayu Fadayen Gantha mempersilakan mantan Ketua RW 12 Semanan Harun Alamsjah, untuk menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila tak terima dinonaktifkan.

Diketahui, Bayu menonaktifkan Harun sebagai Ketu RW 12 Semanan lantaran selama kepemimpinannya, Harun dianggap tak memiliki etika serta cukup problematik di lingkungan masyarakat.

Sementara Harun menyebut jika dia diberhentikan karena dituduh menggelapkan uang sampah sebesar Rp 11 juta.

Pemberhentian Harun sebagai RW itu, terjadi pada April 2024.

Baca juga: Bukan karena Uang Sampah, Lurah Semanan Sebut Ketua RW Harun Alamsjah Dipecat karena Problematik

“Silakan saja kalau memang mau ada jalurnya ya melalui PTUN,” ucap Bayu saat ditemui di Kantor Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, jika nanti keputusan PTUN terbukti bahwa tak ditemukan kecacatan pada kepemimpinan Harun selama menjabat sebagai Ketua RW 12 Semanan, maka Bayu bersedia mengembalikan lagi jabatannya.

Hanya saja, Bayu meyakini jika pemecatan Harun sudah sesuai dengan ketentuan lantaran dia telah melanggar Pasal 19 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2022.

Di mana, Bayu menilai jika Harun sudah tidak bisa diajak kompromi dan melanggar peraturan di Pergub tersebut.

“Saya juga konsultasi kepada pihak hukum, apabila ada laporan, dan saya sudah menyatakan siap,” pungkas Bayu.

Sebelumnya diberitakan, tersiar informasi soal pemecatan Ketua RW 12 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, bernama Harun Alamsjah karena diduga melakukan penggelapan iuran sampah sebesar Rp 11 juta.

Pemecatan itu diterima Harun melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Lurah Semanan, usai dirinya diberi dua kali surat peringatan (SP).

Baca juga: Anies Baswedan Bantah Kabar Akan Duet bersama Ahok di Pilkada DKI Jakarta

Baca Juga  Apes Banget! Pemilik Kontrakan di Cakung jadi Korban Curanmor oleh Penghuni Kontrakannya

Dalam surat itu, Harun disebut melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2022, terkait pedoman RT dan RW.

“Itu mereka memfitnah saya korupsi duit sampah, pembuangan sampah LH,” kata Harun kepada Warta Kota, Selasa (7/5/2024).



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *