Menko Airlangga Hartarto Jelaskan Pembagian Sembako Saat Pemilu untuk Atasi Dampak El Nino

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mendapat giliran kedua setelah Menko PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi alias MK pada Jumat (5/4/2024).

Airlangga menyampaikan, jika program bantuan sosial alias bansos adalah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino. 

Kemudian kata dia juga, dari gangguan rantai pasok global, dan daya beli masyarakat. 

“Tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras menyasar pada 21,3 juta KPM penerima PKH atau sembako berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun,” kata Airlangga. 

Kemudian Airlangga juga menyampaikan, kalau bantuan ini disalurkan melalui Badan Pangan Nasional. 

Baca juga: 4 Menteri Jokowi Pasti Hadir Sidang Sengketa Pilpres di MK, Bakal Dicecar Soal Bansos

Lanjut Airlangga, untuk bantuan langsung tunai El Nino, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah menggelontorkan dana 200 ribu per bulan dengan 18,8 juta KPM terealisasi 7,5 triliun.  

Lalu, Airlangga pun menegaskan, program perlindungan sosial ini adalah upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan serta mempertahankan kehidupan dan penghidupan. 

Oleh karena itu, program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler untuk menghadapi berbagai kerentanan tekanan ekonomi.

“Pemerintah melakukan perlindungan sosial juga daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, pemerintah mencermati bahwa tahun 2023, 2024 risiko dari pada El Nino yang mengakibatkan kenaikan harga pangan ini dapat mengganggu kehidupan masyarakat yang miskin maupun yang rentan,” ujar Airlangga. 

Selain itu Airlangga menambahkan,  penetapan proram pelaksanaan perlindungan sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme APBN.

Kemudian, pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI serta melibatkan berbagai pihak terkait lainnya.

Baca Juga  Okie Agustina Gugat Cerai Gunawan Dwi Cahyo Setelah 11 Tahun Menikah Gara-gara Masalah Sederhana Ini

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi juga bakal mendengar keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Penjelasan Menko Muhadjir

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menyatakan bantuan sosial, bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP), dan bantuan lainnya bukan program yang khusus dilakukan oleh satu kementerian saja. 



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *