Terkait Hak Angket, PKB Sebut Komunikasi Terbuka dengan PDI-P Jadi Sangat Penting

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, komunikasi antar parpol dan antar fraksi dua kubu yakni pendukung Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin menjadi hal terpenting sebelum membahas hal teknis dan substantif terkait hak angket.

“Jadi tahapan ini dulu. Nah pada konteks ini kami menunggu. Kami itu maksudnya PKB, Nasdem, PKS, menunggu kepastian sikap resmi dari Fraksi PDI-P,” ujar Huda pada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Ia mengatakan dorongan untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus bisa disepakati dalam rapat paripurna DPR RI.

Sehingga kata dia, bukan sekedar memenuhi syarat untuk dibahas saja dalam forum tersebut.

Dalam konteks itu, menurutnyapenting membangun kekuatan politik di parlemen antara PKB, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI-P.

“Karena, tanpa keterlibatan, dorongan, usungan hak angket dari Fraksi PDI-P tentu belum bisa jalan karena ada mekanisme harus dibawa ke rapat paripurna, dihadiri oleh separuh dari anggota dewan, yang itu berarti sejumlah 288,” tuturnya.

Baca juga: Megawati Tidak Ingin Grusa-grusu Soal Hak Angket, Mahfud MD: Hitung Semua Implikasinya

Sampai hari ini, menurut Huda, Fraksi PDI-P DPR RI belum mendeklarasikan sikap resmi untuk mengusung hak angket.

Meskipun, menurut dia, salah satu anggota fraksinya, Aria Bima telah menggulirkan usulan hak angket pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024).

“Setahu saya belum (ada sikap resmi Fraksi PDI-P). Nah itulah pentingnya kita tunggu sikap dari PDI-P. Komunikasi politik begitu, membangun komunikasi politik lah, tahapan ini dulu,” imbuh dia.

Baca juga: Sekjen PDIP Klaim PPP Sudah Nyatakan Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Baca Juga  Pabrik Miras Oplosan di Kalideres, Ternyata Semua Berawal dari Kamar Mandi Rumah Pelaku

Diketahui hak angket nampaknya bakal didorong oleh empat parpol dari Koalisi Perubahan dan pengusung Ganjar-Mahfud.

Namun, sampai saat ini belum ada langkah signifikan soal usulan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Ali malah menuding masing-masing parpol tak serius mengusulkan penggunaan hak angket.

Baca juga: Eks konsultan politik Presiden: Jokowi Lakukan Kecurangan, Hak Angket berujung Pemakzulan

Ia juga meminta berbagai parpol tersebut mundur lebih dulu dari kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pasalnya, bagi Ali, hak angket pasti bertujuan akhir untuk memakzulkan Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Soal Hak Angket, PKB Ingin Komunikasi dengan PDI-P Terbuka Lebih Dulu”



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *